antara kreativitas dan aturan

No comment 4 views

Sertifikat pangan IRTP dikeluarkan bagi industri pangan skala rumah tangga yang memproduksi pangan olahan sebagai berikut :Hasil olahan daging kering, hasil olahan ikan keringm hasil olahan unggas kering, sayur asin dan sayur kering, hasil olahan kelapa, tepung dan hasil olahannya, minyak dan lemak, selai, jelly dan sejenisnya, gula, kembang gula dan madu, kopi, teh coklat kering atau campurannya, bumbu, rempah-rempah, minuman ringan, minuman serbuk, hasil olahan buah, hasil olahan biji-bijian dan umbi dan lain-lain

Perusahaan pangan yang sudah mendaftarkan ijin SP PIRT serta mengikuti penyuluhan akan mendapatkan nomor sebanyak 15 digit. SP-PIRT dapat diperpanjang setelah 5 tahun. Informasi rinci tentang peroleh SP PIRT dapat dilihat disini Pengurusan SP PIRT

Perusahaan  yang memproduksi selain 16 kelompok produk di atas, serta memiliki skala usaha yang masuk kategori bukan industri rumah tangga, harus mengajukan ijin edar. Pendaftaran ijin edar diajukan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang terdapat di ibukota Propinsi.  Adapun aturan mengenai ijin edar, diatur bersasarkan peraturan kepala BPOM nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran  Pangan Olahan.  Pendaftaran ijin edar dapat dilakukan ke kantor BPOM ataupun melalui web yang kemudian pendaftar harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sesuai standar yang ditetapkan.

Kembali ke bihun bikini, ternyata dalam kemasannya tidak tercantum ijin baik dari Dinas kesehatan setempat salam bentuk SP PIRT, maupun ijin edar dari BPOM. Itu kesalahan pertama yang saya temukan pada kemasan Bihun Bikini.

Kata Halal Pada Produk Pangan, Siapa Yang Mengatur? Kebijakan mengenai halal sudah sejak lama diatur oleh pemerintah RI. Terlebih dengan Kanan : Logo halal resmi LPPOM Mui, kiri logo halal tidak resmi

Saat ini sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang memiliki kantor si hampir seluruh Provinsi di Indonesia. Sertifikat halal bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan pada produsen dari makanan yang terkontaminasi zat haram. Saat ini kontaminasi zat haram dapat masuk dari berbagai bahan, alat dan proses. Dengan kecanggihan teknologi saat ini tidak tertutup kemungkinan masuknya kontaminan dalam bentuk aditif atau bahan tambahan pangan yang sebelumnya mungkin tidak pernah tercemar zat haram.

Industri pangan yang ingin mengajukan sertifikasi halal harus terlebih dahulu mendapatkan SP PIRT maupun ijin edar. Karena dalam pengurusan sertifikasi halal terdapat prosedur dimana produsen harus mencantumkan bahan baku, proses produksi dan kelayakan proses pengolahan pangan. Halal haruslah disertai dengan Thoyib (baik), sehingga proses produksi  makanan halal sudah tentu harus disertai proses produksi pangan yang baik pula.

Dalam kemasan makanan bihun bikini, tercantum kata halal dalam huruf Arab, yang tidak disertai dengan logo halal yang sah dari LPPOM MUI sebagai lembaga pemberi sertifikat halal. Inilah kesalahan kedua yang dilakukan oleh produsen Bihun Bikini, yaitu mencantumkan kata halal tanpa sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Halal.

Dalam kemasan bihun bikini ketujuh informasi tersebut tidak dicantumkan, sehingga saat produk tersebut telah diedarkan secara luas kemudian menjadi masalah. Hal ini terlepas dari gambar dan petunjuk konsumsi yang ditenggarai mengandung unsur pornografi. Saya tidak akan membahas hal tersebut.

Hal ini menjadi kesalahan ketiga dari produsen bihun bikini dari sisi label dan kemasan.

Bisnis makanan olahan memang rawan dari penyalahgunaan. Produsen dengan dalih masih baru, khawatir tidak laku, merasa aman tidak punya ijin, para produsen pangan masih banyak yang belum memahami kewajiban dalam berbisnis. Sehingga saat tersandung akhirnya bisnis yang sudah lama dibangun harus ditutup. Tidak ada alasan bagi siapapun dalam berbisnis untuk mengabaikan kewajiban. Jika terjadi keracunan hingga konsumen meninggal dunia, siapa yang harus bertanggung jawab. Sebagai pebisnis jangan hanya mau untung, tetapi juga harus memperhatikan hak konsumen dan aturan yang berlaku.

Sekedar tips bagi rekan-rekan yang ingin melakukan bisnis makanan dalam skala rumah tangga pertama, pelajari karakteristik produk yang akan dibuat sesuai pasar yang dibidik. Kedua, lakukan uji coba produk sampai produk dianggap layak jual, ketiga, gunakan bahan baku yang aman, layak konsumsi dan sesuai dengan kondisi konsumen. Keempat, buat kemasan yang menarik sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta tidak melanggar budaya, etika dan norma setempat, kelima, lakukan pendaftaran perijinan industri pangan dan keenam, lakukan promosi dan pemasaran sesuai konsumen yang dibidik.

Mungkin bagi yang merasa produknya belum stabil tidak menjadi masalah saat perijinan pangan belum diurus. Tetapi setelah pemasaran meluas jangan terlena dan merasa aman. Bisa jadi, kalau bihun bikini yang sekarang sedang terkena, usaha kita kemudian juga jadi incaran yang berwajib. Jika sudah terkena sanksi siapa yang rugi? Bukan salah pemerintah yang bertugas menegakkan aturan, tetapi kita sebagai produsen masih bermain-main memanfaatkan kelonggaran yang ada.

Bagi adik-adik mahasiswa kreatif harus tetapi ada koridor yang harus diikuti. Berbisnis bukan hanya mengumpulkan uang tetapi juga menjadikan konsumen lebih baik, lebih pintar, lebih sehat. Etika tetap harus digunakan, norma harus ditaati dan aturan juga harus ditegakkan. Banyak cara meraih omzet secara baik, benar dan pastinya tidak merugikan diri dan orang lain.

Yuk urus ijin. Untuk ijin PIRT biayanya tak lebih dari Rp 800 ribu, malah kalau sedang ada program dari pemerintah daerah bisa mendapat  ijin PIRT gratis. Kalau ijin edar, biayanya memang lumayan menguras kantong, belum pula pemenuhan syarat keamanan pangan yang tidak mudah diikuti pebisnis pemula berkantong pas-pasan.

Semoga tulisan ini dapat membantu dan menggugah  teman-teman untuk mau mengurus ijin usaha makanan.

sumber : strategidanbisnis.com

Alifattiinam-185

Ayo Bagikan!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Related Search

No Response

Leave a reply "antara kreativitas dan aturan"