Sebentar Lagi Pemda Bisa Tarik Modal dari Bursa Saham

Sebentar Lagi Pemda Bisa Tarik Modal dari Bursa Saham

Kepala Ekseutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengungkapkan regulasi terkait dengan obligasi di daerah atau biasa disebut municipal bond akan segera terbit pada akhir tahun ini, maka daerah bisa memanfaatkan instrument obligasi daerah sebagai opsi pendanaan alternatif untuk pembangunan alias tak hanya mengandalkan APBD.

‘Dalam waktu dekat sampai akhir tahun,municipal bond kira-kira keluar,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Otorisasi Jasa Keuangan, Jakarta

Aturan ini akan menjadi salah satu dukungan OJk dalam mendorong pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal

“Sebenarnya ini diskusinya sudah lama, diskusi panjang. Ada masalah perizinan maupun tingkat pemerintah pusat karena karena ada sentralisasi kontrol,” tutur Hoesen

Sebelumnya diketahui OJK tengah mematangkan tiga draft peraturan yang mengatur tentang penerbitan obligasi daerah. Tiga beled tersebut terdiri dari peraturan OJK yang mengatur tentang dokumen pernyataan pendaftaran penawaran umum, lalu tentang laporan dan pengumuman, serta tentang bentuk isi prospectus obligasi atau sukuk daerah

Bank Indonesia juga mendukung inovasi di sektor keuangan ini agar pemda tidak haya tergantung pada APBD dalam pembangunan daerahnya.

Berdasarkan data kementrian keuangan, penerbitan obligasi daerah sebelumnya sudah memiliki legal framework yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peraturan ini pemerintah republic Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Obligasi Daerah. Namun, OJK menilai perlu penyelarasan tata cara dan prosedur mengenai penerbitan obligasi daerah.

“Karena dulu kalau municipal (obligasi daerah) itu auditnya siapa sih, diskusinya panjang. Peraturan pasar modal maunya akuntan publik yang tercatat di pasar modal. Sementara pemerintah daerah, pemerintah pusat subject to audit orlh BPK,” ucap Hoesen

“BPK sendiri dulunya apa bisa dikenali oleh ketentuan aturan perundang-undangan di pasar modal sebagai auditor penyajian laporan keuangan sebagai auditor penyajian laporan keuangan sebagai dasar penerbitan municipal. Akhirnya memang auditnya dari BPK bisa,” pungkasnya

 

 

Abdul Rozaq_110 AKT B 2017

 

Ayo Bagikan!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Related Search

author
No Response

Leave a reply "Sebentar Lagi Pemda Bisa Tarik Modal dari Bursa Saham"