Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia

Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia
Pada era globalisasi sekarang ini bangsa indonesia merupakan baangsa yang masih berkembang untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju salah satunya adalah dengan meningkatkan pada bidang hukum. Khususnya hukum bisnis, karena bisnis enjadi cara efektif untuk menjadikan sebuah negara maju.
Sumber-sumber hukum bisnis di Indonesia sangat beragam. Dalam perkembangannya sumber-sumber hukum bisnis terbagi kedalam beberapa kelompok diantaranya adalah :
a. Hukum tertulis
b. Kebiasaan
c. Yurisprudensi
d. Perjanjian Internasional
e. Perjanjian yang dibuat para Pihak

Adapun penjelasan mengenai sumber-sumber hukum bisnis diatas adalah sebagai berikut:
a. Hukum Tertulis
Menurut Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (2012 : 4-7) menjelaskan mengenai dasar hukum tertulis dari hukum bisnis di Indonesia kedalam 7 Kategori diantaranya adalah :
1) KUH Dagang yang belum banyak diubah
2) KUH Dagang yang sudah banyak berubah
3) KUH Dagang yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru
4) KUH Perdata yang belum banyak diubah
5) KUH Perdata yang sudah banyak dirubah
6) KUH Perdata yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru
7) Perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUH Dagang maupun KUH Perdata

b. Kebiasaan
Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, dapat dipakai juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan sebagainya.
c. Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.
d. Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan agar pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang dapat diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut.
Macam perjanjian internasional :
a) Traktat
b) Konvensi

e. Perjanjian yang dibuat para pihak
Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal.

f. Dokrtin
Pendapat sarjana hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Dengan demikian dalam perkembangannya sumber-sumber hukum bisnis di Indonesia sangat beragam dimana terdapat sumber hukum yang berasal dari peninggalan belanda yang sudah dikodifikasikan setelah kemerdekaan, kemudian sampai kepada pembuatan perundang-undangan yang baru berkenaan dengan kegiatan bisnis dan tidak termasuk kedalam KUH Dagang dan KUH Perdata. Dari sana dapat kita lihat bahwa memang sesuai dengan kajian Hukum Bisnis yang berbeda dengan Kajian Hukum Dagang dan Hukum Perniagaan, dimana hukum bisnis memiliki kajian yang beragam pula sesuai dengan sumber hukumnya.
Sumber; Ayu Diah Puspitasari-122

Ayo Bagikan!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Related Search

No Response

Leave a reply "Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia"