Akademisi IAIN Mataram Terlibat Dalam Dialog Publik Seputar HAM di NTB

Mahasiswa.me – Dialog Publik yang bertemakan refleksi Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia, upaya meminimalisir pelanggaran HAM di daerah ini diadakan oleh Lembaga Studi Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam acara tersebut, banyak problematika dalam penegakan HAM yang terungkap. Dialog publik ini menghadirkan pemateri yang ahli di bidangnya, seperti Kepala Bagian Hukum Kepolisian Daerah (Polda) NTB (AKBP Diky Subagio), Kabid Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (I Wayan Puspa), dan Akademisi dari Institut Agama Islam Negeri Mataram (Dr. M. Abdun Nasir).

Kapolda Bagian Hukum Polda NTB menuturkan bahwa secara prinsip, tugas seorang polisi itu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tugas utama seorang polisi adalah melindungi dan mengayomi hak masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sejumlah interpretasi dari elemen masyarakat menyebut keberadaan polisi selama ini dalam menjalankan tugas – tugasnya. Menurutnya, secara prindip aparat kepolisian bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, masyarakat dipersilahkan untuk mengajukan gugatan dan siap melalui proses pra peradilan jika memang dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian tidak sesuai SOP tersebut.

Dr. M. Abdun Nasir, Akademisi dari IAIN Mataram menuturkan bila akar masalah munculnya masalah pelanggaran HAM tidak terpisahkan dari ketidaktahuan. Banyak yang kurang paham mengenai makna dari masalah HAM itu.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap individu. HAM sebagai hak dasar dalam kehidupan juga terjadi perbedaan prinsip. Perbedaan ini terjadi antara definisi secara universal dan nasional, bahkan tejadi perbedaan dalam interpretasi secara kelokalan dan penafsiran keagamaan.

Untuk itu, Akademisi IAIN Mataram menawarkan solusi yaitu bukan dengan cara menghukum para pelaku, namun ada solusi lain yang dapat ditempuh. Salah satunya dengan memberikan pendidikan literasi HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sifat fundamental. Sehingga sosialisasi HAM dapat dilakukan melalui dunia pendidikan.

Kabid Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, I Wayan Puspa menjelaskan bahwa semua unsur pemerintahan pada tingkat daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus diarahkan untuk peduli terkait HAM. Jika dilihat, Provinsi NTB sudah cukup peduli terhadap HAM dan masalah – masalah yang terkait dengan HAM. Untuk itu, untuk semakin menumbuhkan rasa kepedulian terhadap HAM, pemerintah daerah perlu didorong da diarahkan lagi untuk peduli terhadap HAM.

Bentuk kepedulian terhadap HAM dapat ditunjukkan dengan menCiptakan produk hukum yang bermuara pada kepedulian HAM. Menurut data, Kementerian Hukum dan HAM NTB menunjukkan warna merah. Ini bukan berarti tidak peduli terhadap HAM, melainkan karena kurang data pendukung yang membuktikan bahwa NTB benar – benar peduli terhadap HAM. Data tersebut wajib dilaporkan kepada pemerintah usat, sebab kemungkinan karena masalah laporan yang kurang lengkap dapat menyebabkan NTB termasuk ke dalam zona merah. Walaupun begitu, adapun dari sisi program yang dilahirkan pemerintah NTB telah menunjukkan adanya kepedulian terhadap HAM, diantaranya Program Angka Buta Aksara Nol, Angka Drop Out Nol, dan Angka Kematian Ibu dan Anak Nol.

C-K (10)

Ayo Bagikan!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Related Search

author
No Response

Leave a reply "Akademisi IAIN Mataram Terlibat Dalam Dialog Publik Seputar HAM di NTB"